Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah

Dasar Hukum

Dasar hukum dari PPN adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.42 tahun 2009. (yang mulai berlaku 1 April 2010.

Pengertian

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah PABEAN (wilayah Republik Indonesia) yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah PABEAN.


Sifat/Karakter PPN

1. PPN adalah pajak tidak langsung

Maksudnya adalah pembeli atau penerima jasa membayar PPN kepada penjual atau pengusaha jasa, jadi tidak langsung dibayar ke kas negara.

2. PPN adalah pajak objektif

Maksudnya adalah pengenaan PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif subjek pajak. Jadi, mampu/tidak mampu, jika subjek pajak membeli barang yang dikenakan PPN, maka dia harus membayar PPN tersebut.

3. PPN bersifat multi stage levy

Maksudnya adalah PPN dikenakan berulang-ulang pada setiap mutasi BKP (Barang Kena Pajak)/ JKP (Jasa Kena Pajak), namun tidak menimbulkan pengenaan pajak ganda.

4. Perhitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas

Maksudnya adalah negara menggunakan credit method, yaitu metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan (pajak masukan) dengan pajak atas penyerahan barang/jasa (pengeluaran).

5. PPN bersifat non kumulatif

Maksudnya adalah PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda.

6. PPN Indonesia menganut tarif tunggal

Jadi, PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal yaitu 10%, namum dengan peraturan pemerintah, tarif dapat menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

7. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negri

Jadi, PPn hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah PABEAN RI.

8. PPN yang diterapkan di Indonesia adalan PPN tipe konsumsi

Jadi, PPN mendorong pengusaha melakukan peremajaan barang modal karena PPN atas pembelian aktiva dapat menjadi pengurangan dari PPN yang harus disetor ke kas negara.

Objek PPN

PPN dikenakan atas:
  1. Penyerahan BKP di dalam daerah PABEAN yang dilakukan oleh pengusaha.
  2. Impor BKP
  3. Penyerahan JKP di dalam daerah PABEAN yang dilakukan oleh pengusaha.
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah PABEAN di dalam daearh PABEAN.
  5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah PABEAN di dalam daerah PABEAN.
  6. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak.
  7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
  8. Ekspor JKP oleh PKP.
  9. Membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.
  10. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali pajak masukkannya tidak dapat dikreditkan bedasarkan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C.

Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah PABEAN, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah PABEAN.

PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak bedasarkan undang undang ini. Batasan PKP adalah omzet setahun ≥ Rp4,8M.

Pengertuan Penyerahan BKP

  1. Penyerahan hak karena suatu perjanjian, misal tukar menukar, jual beli tunai atau angsuran.
  2. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli/ perjanjian leasing.
  3. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara/ juru lelang.
  4. Pemakaian sendiri/ pemberian cuma-cuma BKP, misal pemakaian untuk kepentingan pribadi pengusaha, karyawan/pemberian contoh untuk promosi.
  5. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang hasil tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
  6. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang lain dan sebaliknya dari cabang ke pusat dan penyerahan BKP antar cabang.
  7. Penyerahan BLP oleh PKP dalam rangka perjanjuan pembiayaan bedasarkan prinsip syariah, penyerahan dianggap langsung dari PKP penjual kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP

  1. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
  2. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang.
  3. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang dalam hal PKP memperoleh izin tempat pemusatan pajak terutang.
  4. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.
  5. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan menurut ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf B dan C.

Barang Tidak Kena PPN

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, tanah liat, marmer, batu bara, buih besi, timah, emas, tembaga, nikel, perak, bauksit.
  2. Barang kebutuhab pokok yang dibutuhkan rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, susu, garam, daging segar tanpa olah, telur, buah, dan sayur.
  3. Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, rumah makan, warung, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasaboga atau katering.
  4. Uang, emas batangan, dan surat beharga.

Jasa yang Tidak Kena PPN

  1. Jasa pelayanan kesehatan medis.
  2. Jasa pelayanan sosial.
  3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.
  4. Jasa keuangan, misal deposito, kartu kredit.
  5. Jasa asuransi.
  6. Jasa keagamaan.
  7. Jasa pendidikan.
  8. Jasa kesenian dan hiburan.
  9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
  10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta udara dalam negri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar ngeri.
  11. Jasa tenaga kerja.
  12. Jasa perhotelan.
  13. Jasa yang disediakan pemerintah, misal IMB (Izin Mendirikan Bangunan), NPWP, KTP, SIUP.
  14. Jasa penyediaan tempat parkir.
  15. JAsa telepon umum dan uang logam.
  16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
  17. Jasa boga/katering.

Karakteristik PPnBM

  1. Pengutan tambahan disamping PPN
  2. PPnBM tidak dapat dikreditkan.
  3. PPnBM dikenakan hanya 1 kali, yaitu pada saat impor BKP yang tergolong mewah/ pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya.

Kriteria BKP yang Tergolong Mewah

  1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
  2. Barang tersebut dikonsumsi untuk masyarakat tertentu.
  3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
  4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status/gengsi.

Tarif Pajak

PPN:
10% untuk penyerahan BKP/JKP
2% untuk kegiatan membangun sendiri
0% untuk ekspor BKP tidak berwujud, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor JKP

PPnBM
10%-200% untuk penyerahan BKP tergolong barang mewah.
0% untuk ekspor BKP tergolong mewah

0 komentar