Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.


Jenis dan tarif pajak daerah:


Pajak daerah dibagi 2, yaitu:


Pajak propinsi, terdiri dari:
  1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, tarif 5% dari nilai jual kendaraan.
  2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, tarif 10% dari nilai jual kendaraan bermotor.
  3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tarif 5% dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
  4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, tarif 20% dari nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan.

Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:
  1. Pajak hotel, tarif 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.
  2. Pajak restoran, tarif 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
  3. Pajak hiburan, tarif 35% dari jumlah pembayaran untuk menikmati hiburan.
  4. Pajak reklame, tarif 25% dari nilai sewa reklame.
  5. Pajak penerangan jalan, tarif 10% dari nilai jual tenaga listrik yang terpakai.
  6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C, tarif 20% dari nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
  7. Pajak parkir, tarif 20% dari penerimaan parkir.
  8. Pajak sarang burung walet, tarif 10% dari nilai jual sarang burung walet.
  9. Pajak bumi dan bangunan (PBB), tarif dapat dilihat di : Pajak Bumi dan Bangunan
  10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), tarif dapat diliat di: Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

Jenis dan tarif retribusi daerah:

  1. Retribusi jasa umum, misal pelayanan kesehatan, sampah.
  2. Retribusi jasa usaha, misal usaha bengkel, tempat penginapan.
  3. Retribusi pinjaman tertentu, misal IMB (Izin Mendirikan Bangunan), izin peruntukkkan penggunaan tanah.

0 komentar